Bank Indonedia Akan Buat Pekan Penukaran Kartu GPN

Jumat, 19 Oktober 2018 14:40 WIB
Bank Indonedia Akan Buat Pekan Penukaran Kartu GPN
internet
Kartu GPN 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDANBank Indonesia (BI) akan membuat pekan penukaran kartu Gerbang Pembayaran Nontunai (GPN). Kegiatan tersebut direncanakan akan diadakan pada tanggal 21 Oktober hingga 3 November mendatang.

Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Andiwiana Septonarwanto, mengatakan, pekan penukaran kartu tersebut merupakan salah satu kegiatan untuk mengkampanyekan GPN yang merupakan peraturan pemerintah.

“Hingga saat ini BI mencatat, kartu GPN yang sudah beredar adalah 392.154 kartu. Setelah kampanye kita harapkan bisa berkembang menjadi 415.554 kartu,” ujarnya, Jumat (19/10/2018).

Ia menjelaskan, target dari kampanye GPN tersebut yaitu minimal 23.400 kartu bertambah selama kampanye dan BI optimis target tersebut bisa tercapai.

“Kita sih optimis karena bank-bank yang ada di Sumatera Utara (Sumut) yang menyelenggarakan jasa layanan system pembayaran berbasis kartu juga menyatakan siap untuk menukarkan kartu nasabahnya masing-masing menjadi kartu berbasis GPN,” jelasnya.

Ia menerangkan, sejauh ini untuk di Sumut sudah banyak yang melakukan penukaran dan antusian masyarakat terhadap GPN tersebut sebenarnya juga sudah cukup tinggi.

“Antusias masyarakat untuk GPN sebenarnya cukup tinggi, apalagi sebenarnya dengan GPN tersebut lebih simpel dan relatif lebih murah. Lebih banyak dipakai lokal dan penggunaan tidak meluas sehingga lebih murah,” terangnya.

Ia menuturkan, memang masih banyak khawatiran atau persepsi-persepsi yang muncul, bahwa tidak bisa digunakan di luar negeri dan sebagainya. Tetapi pengguna kartu yang membutuhkan transaksi di luar negeri atau lintas batas.

“Ada banyak keuntungan juga yang didapatkan nasabah karena prosesnya yang memang di dalam negeri. Kalau kita bicara jangka panjang dan bicaranya lebih ke teknikaliti, kita bilang lebih aman karena datanya ada di dalam negeri dan di simpan di dalam negeri,” tuturnya.

Ia mengungkapkan, kemudian lalu costrukturnya lebih simpel dan rendah terhadap resiko komunikasinya lebih menjadi bisa dikurangi karena diproses di dalam negeri.(pra/tribun-medan.com)

Editor: ismail
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
5854 articles 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2018
Atas